Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024

Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisikan 8 bab dan 109 pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang BAB II tentang Pajak, BAB III tentang Retribusi, BAB IV tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, BAB V tentang Kerahasiaan Data Wajib Pajak, BAB VI tentang Sanksi, BAB VII tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB VIII tentang Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Tamiang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kuala Simpang

Tanggal Penetapan

21 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

21 Februari 2024

Tanggal Berlaku

21 Februari 2024

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 Nomor 2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 11 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

_uploads_b4yx_dokumen_uu_2024_05_2024pdacehtamiangkab21.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak-dan-retribusi-kabupaten
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten
ABSTRAK:	a . bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 6646); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Nomor 6881) Peraturan ini berisikan 8 bab dan 109 pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang BAB II tentang Pajak, BAB III tentang Retribusi, BAB IV tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, BAB V tentang Kerahasiaan Data Wajib Pajak, BAB VI tentang Sanksi, BAB VII tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB VIII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024. a. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2003 ten tang Retribusi Jzin U saha Petemakan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelelangan Ikan dan Hasil Perairan Lainnya; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Hasil Hutan lkutan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Usaha lndustri Kecil dan Menengah; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Hasil Bumi, Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam Pemamfaatan Air Bawah Tanah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan Hasil Bumi, Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam Pemamfaatan Air Bawah Tanah; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Insidentil Kendaraan Bermotor AngkutanPenumpang; Qanun Kabupaten Aceh Tarniang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Tanda Kecakapan sebagai Nakhkoda/Motoris pada Kapal <7 GT; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengukuran Pendaftaran dan Sertifikasi Kapal < 7 GT; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (IUJK); Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perizinan dan Retribusi Sanitasi dan Farmasi di Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Nomor 11 Tahun 2009 tentang Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perizinan dan Retribusi Sanitasi dan Farmasi di Bidang Pelayanan Kesehatan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2006 ten tang Retribusi Izin U saha; Qanun Kabupaten Aceh Tarniang Nomor 3 tahun 2006 tentang Retribusi Perizinan dan Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet dalarn Kabupaten Aceh Tamiang; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tarniang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet; Qanun Kabupaten Aceh Tarniang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadarn Kebakaran; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Qanun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; Qanun Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan; Qanun Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Pajak Reklame; Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2011 Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021; Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persam pahan / Ke bersihan se bag aim an a telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; Qanun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus; Qanun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; Qanun Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Qanun Nomor 1 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Qanun Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Qanun Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir; Qanun Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengendalian Menara Telekom unikasi; Qanun Aceh Tamiang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal; Qanun Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air; Qanun Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di Air; Qanun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Qanun Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Qanun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 194

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024

Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT