Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 19 Tahun 2016

Petunjuk Pembinaan Dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Hukum Dan Peradilan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Rumpun Hukum dan Peradilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai, meliputi : Ketentuan Umum; Rumpun Jabtan, Kedudukan dan Tugas Pokok, dan Beban Kerja; Kewajiban, Tanggungjawab dan Wewenang; Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina; Unsur dan Sub Unsur Kegiatan; Jenjang Jabatan dan Pangkat; Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai; Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; Formasi Jabatan Fungsional; Kenaikan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Alih jenjang dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pembinaan Dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Hukum Dan Peradilan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

12 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

12 Februari 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016/NO.20

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 554 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 19 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Pembinaan Dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Hukum Dan Peradilan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:	Salah satu upaya mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembinaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Hukum dan Peradilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007. Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Rumpun Hukum dan Peradilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai, meliputi : Ketentuan Umum; Rumpun Jabtan, Kedudukan dan Tugas Pokok, dan Beban Kerja; Kewajiban, Tanggungjawab dan Wewenang; Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina; Unsur dan Sub Unsur Kegiatan; Jenjang Jabatan dan Pangkat; Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai; Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; Formasi Jabatan Fungsional; Kenaikan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Alih jenjang dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Penyuluh Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521