Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 7 Tahun 1998 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1998

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

30 Juli 1998

Tanggal Pengundangan

28 Desember 1998

Tanggal Berlaku

28 Desember 1998

Sumber

LD.1998/NOMOR.25

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1998 No 7_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

bea balik nama
1998
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.1998/NOMOR.25
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	bahwa dengan telah ditetapkannnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah; Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988. Di dalam Peraturan Daerah diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nomor 7 Tahun 1998 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Obyek Dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Penetapan, Tata Cara Pembayaran, Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1998. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut. 39 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521