Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1986

Ijin Usaha Peternakan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang Perusahaan Peternakan Yang Wajib Memiliki Ijin Usaha, Tata Cara Memperoleh Ijin, Pemberian Ijin dan Pencabutan Ijin, Jangka Waktu Ijin dan Jenis Ijin Usaha, Besarnya Retribusi, Kewajiban Pemagang Ijin Usaha, Ketentuan Pidana di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi Maksud dan Tujuan, Perusahaan Peternakan Yang Wajib Memiliki Ijin Usaha, Tata Cara Memperoleh Ijin, Pemberian Ijin dan Pencabutan Ijin, Jangka Waktu Ijin dan Jenis Ijin Usaha, Besarnya Retribusi, Kewajiban Pemegang Ijin Usaha, Bimbingan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Peternakan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1986

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

24 September 1986

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 1987

Tanggal Berlaku

12 Oktober 1987

Sumber

LD.1987/NO.10

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov Jateng Tahun 1986 No 11_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Ijin usaha peternakan
1986
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.1987/NO.10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Ijin Usaha Peternakan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
ABSTRAK:	bahwa usaha-usaha petemakan untuk mencukupi kebutuhan protein hewani dan kehutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak di Jawa Tengah pada saat ini menunjukan perkembangan yang meningkat; bahwa untuk mengembangkan usaha tersebut yang dapat menjamin diperolehnya mutu produksi ternak yang baik dan sehat, maka perlu adanya pembinaan pengawasan dan penertiban; bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengatur pemberian ijin usaha tersebut dalam Peraturan Daerah dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12/ Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1968; Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1981 Perda ini mengatur tentang Perusahaan Peternakan Yang Wajib Memiliki Ijin Usaha, Tata Cara Memperoleh Ijin, Pemberian Ijin dan Pencabutan Ijin, Jangka Waktu Ijin dan Jenis Ijin Usaha, Besarnya Retribusi, Kewajiban Pemagang Ijin Usaha, Ketentuan Pidana di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi Maksud dan Tujuan, Perusahaan Peternakan Yang Wajib Memiliki Ijin Usaha, Tata Cara Memperoleh Ijin, Pemberian Ijin dan Pencabutan Ijin, Jangka Waktu Ijin dan Jenis Ijin Usaha, Besarnya Retribusi, Kewajiban Pemegang Ijin Usaha, Bimbingan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1987. 14 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521