Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur antara lain kedudukan tugas dan fungsi IPDN dan susunan organisasi IPDN terdiri dari : a. penanggung jawab; b. dewan penyantun; c. Senat institut; d. Rektor dan wakil rektor; e. SPI; f. Fakultas; g. Lembaga; h. satuan; i. sekolah pascasarjana; j. program pendidikan profesi kepamongprajaan; k. kampus di daerah; dan l. biro.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Dalam Negeri

Nomor

140

Bentuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Bentuk Singkat

Permendagri

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

29 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2022

Tanggal Berlaku

30 Desember 2022

Sumber

BN 2022 (1436) : 28 hlm

Subjek

STATUTA ORGANISASI/LEMBAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Dalam Negeri

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendagri 140 Tahun 2022 OTK IPDN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permendagri No. 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

organisasi-tata kerja-IPDN
2022
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 140, BN 2022 (1436) : 28 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ABSTRAK:	a. untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; Keppres No. 87 Tahun 2004; Perpres No. 114 tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2022; Permendagri No. 137 tahun 2022 Peraturan ini mengatur antara lain kedudukan tugas dan fungsi IPDN dan susunan organisasi IPDN terdiri dari : a. penanggung jawab; b. dewan penyantun; c. Senat institut; d. Rektor dan wakil rektor; e. SPI; f. Fakultas; g. Lembaga; h. satuan; i. sekolah pascasarjana; j. program pendidikan profesi kepamongprajaan; k. kampus di daerah; dan l. biro.
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri 28 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521