Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2011

Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, Akses Informasi Dan Dokumentasi, Hak Dan Kewajiban, Ppid Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, Pemohon Informasi Dan Dokumentasi, Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik, Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

27 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

28 Juni 2011

Tanggal Berlaku

28 Juni 2011

Sumber

BD.2011/NO.63

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2011 No 63_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD.2011/NO.63
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, terbuka dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan tata kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di lingkungan Peinerintahan Kabupaten/ Kota diatur dalam Peraturan Bupati / Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi lnfotmasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, Akses Informasi Dan Dokumentasi, Hak Dan Kewajiban, Ppid Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, Pemohon Informasi Dan Dokumentasi, Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik, Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521