Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2014

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini Mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan, penandatanganan ijin, penandatanganan SKRD, prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan, pelayanan perizinan, pembinaan teknis dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu

T.E.U.

Indonesia, Kota Tasikmalaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Tasikmalaya

Tanggal Penetapan

29 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2014

Tanggal Berlaku

29 Desember 2014

Sumber

BD Tahun 2014 No.196A

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tasikmalaya

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 37 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2014PW327826077_PELIMPAHAN_KEWENANGAN_WLKT_KE_BPMPPT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

PELIMPAHAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - PERIJINAN - DAR - WALIKOTA - KEPADA - KEPALA - BADAN - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - PERINJINAN - TERPADU
2014
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 77, BD Tahun 2014 No.196A
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 setelah dievaluasi terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299/Men/2003; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 110/Men/VI/2004; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004; Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004; Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2004; Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2004; Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004; Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28.A Tahun 2005; Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012; Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012; Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2013; Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2013. Peraturan Ini Mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perijinan, penandatanganan ijin, penandatanganan SKRD, prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan, pelayanan perizinan, pembinaan teknis dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2012. 12 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2014

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT