Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 94 Tahun 2011

Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal, Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal, Pengembangan Usaha, Pengalihan Kepemilikan Saham Asing, Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Fasilitas Fiskal, Non Fiskal Dan Insentif Daerah, Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal, Ketentuan Peralihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 94 Tahun 2011 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

08 September 2011

Tanggal Pengundangan

09 September 2011

Tanggal Berlaku

09 September 2011

Sumber

BD.2011/NO.94

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2011 No 94_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman dan tata cara penanaman modal
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 94, BD.2011/NO.94
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga untuk meningkatkan minat investor dalam penanaman modal maka perlu diciptakan kemudahan pelayanan agar dapat meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kabupaten Semarang sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kabupaten Semarang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995; Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Dan Tata Cara Penanaman Modal Di Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal, Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal, Pengembangan Usaha, Pengalihan Kepemilikan Saham Asing, Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), Fasilitas Fiskal, Non Fiskal Dan Insentif Daerah, Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan, Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011. 84 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521