Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2010

Pedoman Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan Standar Pelayanan Publik, Sistem Dan Prosedur Serta Hakekat Standar Pelayanan Publik, Asas Pelayanan Publik, Prinsip Pelayanan Publik, Kelompok Pelayanan Publik, Pola Penyelenggaraan Dan Penyelenggara Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik, Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyelesaian Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pelayanan Pljblik, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

02 Agustus 2010

Tanggal Pengundangan

03 Agustus 2010

Tanggal Berlaku

03 Agustus 2010

Sumber

BD.2010/NO.57

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 22 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2010 No 57_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD.2010/NO.57
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa agar dapat terselenggara pelayanan publik yang transparan, efektif , akuntabel dan bertanggungjawab sehingga kualitas pelayanan publik pada Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat pengguna pelayanan maka perlu adanya peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik ; bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan agar dapat terlaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf a , sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik , maka diperlukan adanya standar pelayanan publik sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/63/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahon 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2008; Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan Standar Pelayanan Publik, Sistem Dan Prosedur Serta Hakekat Standar Pelayanan Publik, Asas Pelayanan Publik, Prinsip Pelayanan Publik, Kelompok Pelayanan Publik, Pola Penyelenggaraan Dan Penyelenggara Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Publik, Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyelesaian Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Pelayanan Pljblik, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2010. 109 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521