Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2010

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Dan Dana Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri Dan Swasta DI Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Dan Dana Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Dan Dana Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri Dan Swasta DI Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

11 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

12 Mei 2010

Tanggal Berlaku

12 Mei 2010

Sumber

BD.2010/NO.41

Subjek

PENDIDIKAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2010 No 41_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PROVINSI DAN DANA PENDAMPINGAN DARI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMA / SMK NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD.2010/NO.41
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Dan Dana Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri Dan Swasta DI Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka peningkatan dan penguatan terhadap komponen satuan pendidikan yaitu komponen kelembagaan sarana prasarana, kurikulum pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik maka melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan untuk SMA / SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang; bahwa untuk mendukung bantuan dimaksud huruf a, perlu adanya dana pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pengelolaan dana tersebut diatas dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterhitkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang. Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009; Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Dan Dana Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMA / SMK Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan pagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2010. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521