Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2014

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang prosedur dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Semarang yang meliputi Struktur organisasi dan tugas pengelolaan keuangan daerah, Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

24 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2014

Tanggal Berlaku

24 Desember 2014

Sumber

BD.2014/NO.86

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2014 No 86_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan keuangan
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 86, BD.2014/NO.86
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dapat berjalan efektif, efisien, tertib dan transparan dan mencerminkan keadilan dipertanggungjawabkan serta dapat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Pe'raturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2014 Peraturan ini berisi tentang prosedur dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Semarang yang meliputi Struktur organisasi dan tugas pengelolaan keuangan daerah, Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. 59 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2014

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT