Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 78 Tahun 2010

Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan Pemberian Tunjangan Perumahan, Azas Pemberian Tunjangan Perumahan, Besaran Tunjangan Perumahan, Bentuk Tunjangan Perumahan, Penggunaan Tunjangan Perumahan, Kriteria Penerima Tunjangan Perumahan, Tata Cara Pembayaran, Pembiayaan, Pelaksana Pengelolaan Tunjangan Perumahan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

20 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2010

Sumber

BD.2010/NO.78

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2010 No 78_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tunjangan perumaham pimpinan dan anggota dprd
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 78, BD.2010/NO.78
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa sehubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan Rumah Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang; bahwa untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut sebagai landasan hukum dalam Pemberian Tunjangan Perumahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang yang meliputi Maksud Dan Tujuan Pemberian Tunjangan Perumahan, Azas Pemberian Tunjangan Perumahan, Besaran Tunjangan Perumahan, Bentuk Tunjangan Perumahan, Penggunaan Tunjangan Perumahan, Kriteria Penerima Tunjangan Perumahan, Tata Cara Pembayaran, Pembiayaan, Pelaksana Pengelolaan Tunjangan Perumahan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2010. 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521