Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

RTRW Kabupaten bertujuan untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. sistem perkotaan; dan b. sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan meliputi: a.PKN; b.PKL; c. PPK; dan d.PPL. Sistem jaringan prasarana meliputi: a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Parit Malintang

Tanggal Penetapan

18 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2020

Tanggal Berlaku

18 Desember 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 310 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011

rencana tata ruang wilayah tahun 2020-2040
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030, sehingga perlu dilakukan penyusunan kembali; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 RTRW Kabupaten bertujuan untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. sistem perkotaan; dan b. sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan meliputi: a.PKN; b.PKL; c. PPK; dan d.PPL. Sistem jaringan prasarana meliputi: a. sistem jaringan transportasi; b. sistem jaringan energi; c. sistem jaringan telekomunikasi; d. sistem jaringan sumber daya air; dan e. sistem jaringan prasarana lainnya.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 121

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT