Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 113 Tahun 2010

Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati inimengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kriteria dan Persyaratan Teknis Dispensasi, Status Hukum Penerbitan Akta Kelahiran, Pejabat Pelaksana Dispensasi, Masa Berlakunya Dispensasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 113 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

113

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

30 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

31 Desember 2010

Sumber

BD.2010/NO.113

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM PERDATA

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Semarang 2010 No 113_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang.

Dispensasi pencatatan akta kelahiran
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 113, BD.2010/NO.113
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka menghadapi masa transisional berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara efektif khususnya mengenai implementasi pencatatan akta kelahiran, maka dipandang perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang; bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/4827/MD tanggal 11 September 2008 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa bagi Pemerintah Kabupaten yang belum menindak lanjuti pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran yang didasarkan pada ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka agar segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia Di Kabupaten Semarang ; Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Talmn 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahur 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Talrnn 2009. Di dalam Peraturan Bupati inimengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kriteria dan Persyaratan Teknis Dispensasi, Status Hukum Penerbitan Akta Kelahiran, Pejabat Pelaksana Dispensasi, Masa Berlakunya Dispensasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pencatatan Akta Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kabupaten Semarang dicabut. 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521