Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Daerah meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Parit Malintang

Tanggal Penetapan

25 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2024

Tanggal Berlaku

25 Januari 2024

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 208 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NOMOR_2_TAHUN_2024_FULL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelenggaraan pelayanan publik
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	a. bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang harus dilaksanakan secara baik dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik; b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja; c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik di Kabupaten Padang Pariaman, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara jelas; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 62 Tahun 2018, Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Daerah meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik; dan c. pelayanan administratif.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024. 34

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT