Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 17 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA BAB VI PEMERIKSAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Batauga

Tanggal Penetapan

14 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

14 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

14 Agustus 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 17 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20 ayat (7), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipandang perlu mengatur regulasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI BAB III TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA BAB VI PEMERIKSAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020. 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 17 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT