Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 02 Tahun 2023

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. prinsip penyelenggaraan Desa Wisata; b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; c. kawasan Desa Wisata; d. penetapan Desa Wisata; e. pengelolaan Desa Wisata; f. strategi basis pemberdayaan serta jenis usaha pariwisata Desa Wisata; g. hak, kewajiban dan larangan; h. kewenangan pemerintah Daerah; i. Koordinasi; j. promosi kawasan Desa Wisata; k. pembinaan dan pengawasan; l. pendanaan; m. ketentuan penyidikan; dan n. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Desa Wisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

25 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

25 Agustus 2023

Sumber

LD Tahun 2023 No. 77, TLD No. 62

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Barito Timur No.02 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Desa Wisata
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 02, LD Tahun 2023 No. 77, TLD No. 62
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Desa Wisata
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan dan Mendorong Perekonomian dan Kepariwisataan kota dan Kabupaten serta melindungi melestarikan peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilaa budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam; bahwa untuk memberikan landasan dan Menjamin Kepastian hukum diperlukan adanya pengaturan tentang Desa Wisata. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten /Kota; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. prinsip penyelenggaraan Desa Wisata; b. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; c. kawasan Desa Wisata; d. penetapan Desa Wisata; e. pengelolaan Desa Wisata; f. strategi basis pemberdayaan serta jenis usaha pariwisata Desa Wisata; g. hak, kewajiban dan larangan; h. kewenangan pemerintah Daerah; i. Koordinasi; j. promosi kawasan Desa Wisata; k. pembinaan dan pengawasan; l. pendanaan; m. ketentuan penyidikan; dan n. ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan 32 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 02 Tahun 2023

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT