Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemegang Izin/Pengelola Hutan dalam memenuhi kewajibannya melakukan pencatatan dan pelaporan hasil hutan kayu yang dimanfaatkan dari Hutan Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Bentuk Singkat

Permen LHK

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

21 November 2019

Tanggal Berlaku

21 November 2019

Sumber

BN.2019/1488 (30 hlm)

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 199 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

P.66-2019 PENATAAN HHK HUTAN ALAM.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permen LHK No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 dan Permen LHK No P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM - KEMENTERIAN LHK
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 66, BN.2019/1488 (30 hlm)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam
ABSTRAK:	Untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, perlu diatur mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, sehingga perlu diganti UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2018; PP No 35 Tahun 2002; PP No 45 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2007; PP No 24 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2014; Perpres No 7 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2015; Permenhut No P.48/MENHUT-II/2006; Permenhut No P.39/MENHUTII/2008; Permenhut No P.33/MENHUTII/2014; Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015; Permenhut No P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016; Permen LHK No P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; dan Permen LHK No P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemegang Izin/Pengelola Hutan dalam memenuhi kewajibannya melakukan pencatatan dan pelaporan hasil hutan kayu yang dimanfaatkan dari Hutan Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
CATATAN:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019. Permen LHK No P.43/MENLHK-SETJEN/2015 dan Permen LHK No P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 30

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521