Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001

Izin Usaha Jasa Traktor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dengan nam a Izin Usaha Jasa Traktor dipungut biaya izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Traktor. Objek Izin Usaha Jasa Traktor adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Traktor dan Surat Tanda Nomor Traktor( STNT), Subjek Perizinan adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang memperoieh Izin Usaha Jasa Traktor. Bilamana perusahaan sebelum mendapatkan Izin Usaha Jasa Traktor sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 (enam) bulan, yang bersangkutan wajib membayar biaya keterlambatan sebesar 50% (lima puiuh persen) dari biaya SIUJT dan STNT ;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Traktor

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ciamis

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Ciamis

Tanggal Penetapan

27 Juni 2001

Tanggal Pengundangan

28 Juni 2001

Tanggal Berlaku

28 Juni 2001

Sumber

LD 2001/8 SERI C

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ciamis

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 22 TAHUN 2001 IZIN USAHA JASA TRAKTOR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IZIN - USAHA - JASA - TRAKTOR
2001
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD 2001/8 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Izin Usaha Jasa Traktor
ABSTRAK:	bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemenntah Nomor 2( Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undangundang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; bahwa untuk memanfaatkan Traktor secara optimal, baik teknis maupun ekonomis, Pemerintah Daerah berupaya mengembangkan sistem usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) melalui ditetapkannya Izin Usaha Jasa Traktor yang diatur dalam Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992,Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ; Undang-undang Nomor 22 tahun 1999,Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988,Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997,Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999,Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000,Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001,Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001. Dengan nam a Izin Usaha Jasa Traktor dipungut biaya izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Traktor. Objek Izin Usaha Jasa Traktor adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Traktor dan Surat Tanda Nomor Traktor( STNT), Subjek Perizinan adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang memperoieh Izin Usaha Jasa Traktor. Bilamana perusahaan sebelum mendapatkan Izin Usaha Jasa Traktor sudah menjalankan usahanya lebih dari 6 (enam) bulan, yang bersangkutan wajib membayar biaya keterlambatan sebesar 50% (lima puiuh persen) dari biaya SIUJT dan STNT ;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2001. 24 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521