Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2021

Garis Sempadan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UMUM, BAB III GARIS SEMPADAN JALAN, BAB IV GARIS SEMPADAN PAGAR, BAB V GARIS SEMPADAN BANGUNAN, BAB VI GARIS SEMPADAN SUNGAI, BAB VII GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI, BAB VIII GARIS SEMPADAN MATA AIR, BAB IX GARIS SEMPADAN PANTAI, BAB X PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN, BAB XI PENGENDALIAN, BAB XII PERAN SERTA, BAB XIII LARANGAN, BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB XV KETENTUAN PIDANA, BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2021 tentang Garis Sempadan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

23 November 2021

Tanggal Pengundangan

23 November 2021

Tanggal Berlaku

23 November 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 13

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 3 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 13 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

garis
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Garis Sempadan
ABSTRAK:	a. Bahwa untuk menunjang terciptanya kehidupan bermasyarakat yang optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; b. Bahwa dengan semakin berkembangnya pelaksanaan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bombana, perlu dijaga keharmonisan antara lingkungan dan beberapa aspek sosial masyarakat lainnya melalui penentuan garis sempadan sehingga memunculkan suasana daerah yang teratur, tertib, dan indah; c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penentuan dan pemanfaatan garis sempadan, diperlukan pengaturan tentang garis sempadan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633). BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II UMUM, BAB III GARIS SEMPADAN JALAN, BAB IV GARIS SEMPADAN PAGAR, BAB V GARIS SEMPADAN BANGUNAN, BAB VI GARIS SEMPADAN SUNGAI, BAB VII GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI, BAB VIII GARIS SEMPADAN MATA AIR, BAB IX GARIS SEMPADAN PANTAI, BAB X PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN, BAB XI PENGENDALIAN, BAB XII PERAN SERTA, BAB XIII LARANGAN, BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB XV KETENTUAN PIDANA, BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021. 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2021

Garis Sempadan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT