Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2023

BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, WAJIB DAN KEGIATAN MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2023 tentang BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, WAJIB DAN KEGIATAN MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaimana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kaimana

Tanggal Penetapan

04 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2023

Tanggal Berlaku

04 Januari 2023

Sumber

BD. No. 2023/ 377, LL Kab Kaimana: 9 hal

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaimana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 38 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 1 BELANJA MENGIKAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, WAJIB DAN KEGIATAN MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD. No. 2023/ 377, LL Kab Kaimana: 9 hal
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, WAJIB DAN KEGIATAN MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 belum rampung dan belum mendapat persetujuan bersama antara Bupati Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana sampai dengan 31 Desember 2022; sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022; Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023. Batas akhir berlakunya Peraturan Bupati ini adalah setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditandai dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023. Pada saat ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2023 seluruh dokumen anggaran dan penatausahaan terkait dengan belanja bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha keuangan daerah baik secara manual dan/atau terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIPD dan SIMDA-NG.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2023

BESARAN DAN MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA BERSIFAT MENGIKAT, WAJIB DAN KEGIATAN MENDAHULUI PENGESAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT