Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2023

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Pajak terdiri atas: makanan dan/atau minuman; a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. makanan dan/atau minumn; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. OpsenPKB;dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaimana

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kaimana

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BD. No. 2023/54, LL Kab Kaimana: 198 hal

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaimana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 48 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 4 TENTANG PAJAK DARTAH DAN RETRIBUSI DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, BD. No. 2023/54, LL Kab Kaimana: 198 hal
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	Bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis Pajak terdiri atas: makanan dan/atau minuman; a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. makanan dan/atau minumn; 2. tenaga listrik; 3. jasa perhotelan; 4. jasa parkir; dan 5. jasa kesenian dan hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. OpsenPKB;dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Pada saat Perda ini berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14); b. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); c. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16); d. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17); e. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 02 Tahun 2013 Tentang PBB-P2 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2013 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); f. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2013 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); g. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan pada Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2023

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT