Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2022

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Yang Meliputi Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Subsistem Pengawasan, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal, Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Singaparna

Tanggal Penetapan

25 Mei 2022

Tanggal Pengundangan

25 Mei 2022

Tanggal Berlaku

25 Mei 2022

Sumber

BD Kab Tasikmalaya Tahun 2022 No 81

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 61 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 81 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Standar - Operasional - Prosedur - Pengawasan - Perizinan - Berusaha - Berbasis - Risiko - Secara - Terintegrasi
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 81, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2022 No 81
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; untuk memberikan ke pastian hukum dan kepastian berusaha dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko diperlukan standar operasional pengawasan perizinan di kabupaten Tasikmalaya; perlu menetapkan Peraturan Bupaf Tasikmalaya tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; permendagri No. 138 Tahun 2017; Permendageri No. 25 Tahun 2021; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021; Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi Yang Meliputi Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Subsistem Pengawasan, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal, Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022. 39 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 81 Tahun 2022

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT