Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BABV KEGIATAN USAHA BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII MODAL BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS DAN DIREKSI BAB IX PENGGUNAAN LABA BABX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

08 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

08 Mei 2024

Tanggal Berlaku

08 Mei 2024

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 1/E

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 189 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NO_1_TH_20241.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perusahaan daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 1/E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITA
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat bagi perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang perbankan dan memperoleh laba dan/ atau keuntungan bagi perusahaan dan/ atau Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu didukung kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat; b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perseroan Terbatas Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar melalui penyesuaian bentuk badan hukurn dan narna; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Perseroan Terbatas Hambangun Artha Selaras Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang pembentuka..11.nya ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN BABV KEGIATAN USAHA BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII MODAL BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS DAN DIREKSI BAB IX PENGGUNAAN LABA BABX KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024. Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar 20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2024

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT