Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2024

Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup yang dibahas dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Klasifikasi dan Pengganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; b. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; c. Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

31 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2024

Tanggal Berlaku

02 Januari 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 189

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Barito Timur No.09 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD Tahun 2024 No. 189
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Operasional untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah besarnya biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/ Kota telah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah; bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Ruang Lingkup yang dibahas dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Klasifikasi dan Pengganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; b. Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; c. Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024. 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521