Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang a. Sistem dan Prosedur Pengelola Keuangan; b. Sistem dan Prosedur Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; c. Sistem dan Prosedur RKA SKPD; d. Sistem dan Prosedur Rancangan Perda APBD; e. Sistem dan Prosedur Penetapan APBD; f. Sistem dan Prosedur Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; g. Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan; h. Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi Semester Pertama APBD; i. Sistem dan Prosedur Perubahan APBD; j. Sistem dan Prosedur Pergeseran Anggaran; k. Sistem dan Prosedur penganggaran dan pelaksana belanja yang melampaui tahun anggaran; l. Sistem dan Prosedur Pendanaan Keadaan Darurat; m. Sistem dan Prosedur Pendanaan Keadaan Luar Biasa; n. Sistem dan Prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga; o. Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; p. Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat