Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2023

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PUSKESMAS BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB V PELAKSANAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 53

Subjek

KESEHATAN - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

20233571053.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar pelayanan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 53
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum kepada masyarakat, perlu adanya standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa standar pelayanan minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan peratutan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419 Tahun 2021); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PUSKESMAS BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB V PELAKSANAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2023

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT