Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2019

KAWASAN TANPA ROKOK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI LARANGAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang KAWASAN TANPA ROKOK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

16 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 11 TAHUN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat dan hidup dlingkugan yang sehat tanpa asap rokok untuk untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan dapat menikmati hidupnya tanpa asap rokok; b. bahwa lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia dapat memberikan kesejahteraan pada manusia jika didukung dengan kualitas lingkungan yang sehat. Maka untuk menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Buton Utara dimulai dengan menyediakan Kawasan Tanpa Rokok; c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 kawasan tanpa rokok di daerah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2104 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI LARANGAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521