Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2019

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB V KRITERIA BAB VI JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

16 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Perekonomian Daerah diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri; b. bahwa untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal perlu diciptakan iklim yang kondusif, normative, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penerimaan Modal; 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB V KRITERIA BAB VI JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521