Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2019

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VII UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR BAB VIII SUMBER DAYA BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XI PELAPORAN BAB XII LARANGAN BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKKAN BAB XIV KETENTUAN SANKSI BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

16 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
ABSTRAK:	a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Kabupaten Buton Utara yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan yang efektif dan efisien; c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemajuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB VII UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR BAB VIII SUMBER DAYA BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XI PELAPORAN BAB XII LARANGAN BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKKAN BAB XIV KETENTUAN SANKSI BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521