Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020

PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN BUMDESA DAN ORGANISASI PENGELOLA BAB III PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAlLITAN BAB IV KERJASAMA BUM Desa BAB V TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGEL0LAAN, DAN PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA BAB VI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA, BUM DESA BERSAMA BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA BAB VIII KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BABX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 46 Tahun 2020 tentang PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Buton Utara
Nomor
46
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Buranga
Tanggal Penetapan
10 Agustus 2020
Tanggal Pengundangan
10 Agustus 2020
Tanggal Berlaku
10 Agustus 2020
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 46
Subjek
BADAN USAHA MILIK DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Buton Utara
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata cara Pengelolaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Buton Utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan