Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun 2023

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 ayat (1): Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik. Pasal 3: Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi: a. Dinas; b. Otoritas Pendaftaran; c. Pengguna; dan d. Perangkat Daerah. Pasal 8: Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi: a. TTE; b. pengamanan surat elektronik; dan/atau c. pengamanan Dokumen Elektronik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

24 November 2023

Tanggal Pengundangan

24 November 2023

Tanggal Berlaku

24 November 2023

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 44

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 44 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelenggaraan
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:	a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat serta pengamanan, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Sadan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 2); 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 47); Pasal 2 ayat (1): Dalam melaksanakan pengamanan SPBE, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik. Pasal 3: Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi: a. Dinas; b. Otoritas Pendaftaran; c. Pengguna; dan d. Perangkat Daerah. Pasal 8: Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi: a. TTE; b. pengamanan surat elektronik; dan/atau c. pengamanan Dokumen Elektronik.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023. 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun 2023

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT