Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023

Kebijakan dan Pengaturan Impor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan impor, konfirmasi status wajib pajak, perizinan usaha, impor barang dalam keadaan tidak baru, verifikasi atau penelusuran teknis, tempat pemasukan barang impor, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, impor dan pengeluaran barang ke dan dari kawasanekonomi khusus dan tempat penimbunan berikat, serta impor barang dalam rangka fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan, pengecualian, surat keterangan, impor sementara dan impor sementara dengan penyelesaian tidak diekspor kembali, impor kembali barang ekspor, impor barang komplementer, barang keperluan tes pasar dan/atau barang pelayanan purna jual, diagram alir, kewajiban importir, sanksi, gangguan terhadap sistem inatrade dan/atau sistem Indonesia National Single Window, pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perdagangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perdagangan

Bentuk Singkat

Permendag

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

11 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

11 Desember 2023

Tanggal Berlaku

11 Maret 2024

Sumber

BN.2023 (981)/70 hlm

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perdagangan

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 10159 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendag Nomor 36 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permendag No. 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

perdagangan-impor
2023
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 36, BN.2023 (981)/70 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Kebijakan dan Pengaturan Impor
ABSTRAK:	a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor; b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (9), Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan impor, konfirmasi status wajib pajak, perizinan usaha, impor barang dalam keadaan tidak baru, verifikasi atau penelusuran teknis, tempat pemasukan barang impor, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, impor dan pengeluaran barang ke dan dari kawasanekonomi khusus dan tempat penimbunan berikat, serta impor barang dalam rangka fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan, pengecualian, surat keterangan, impor sementara dan impor sementara dengan penyelesaian tidak diekspor kembali, impor kembali barang ekspor, impor barang komplementer, barang keperluan tes pasar dan/atau barang pelayanan purna jual, diagram alir, kewajiban importir, sanksi, gangguan terhadap sistem inatrade dan/atau sistem Indonesia National Single Window, pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2024. Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas : a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya; b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus; dan c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482), 70 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521