Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 29 Tahun 2020

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bab III Akses Informasi dan Dokumentasi Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab VI Pemohon Informasi dan Dokumentasi Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

12 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

12 Mei 2020

Tanggal Berlaku

12 Mei 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 29

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2020.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:	a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel; b. bahwa tersedianya informasi dipertanggungjawabkan dan rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas perlu adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dokumentasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, tujuan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yaitu meningkatkan penelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Daerah u n t u k menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b d a n huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5149); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bab III Akses Informasi dan Dokumentasi Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab VI Pemohon Informasi dan Dokumentasi Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 29 Tahun 2020

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT