Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 28 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Bab III Pengorganisasian Bab IV Tugas, Hak, dan Kewajiban Bab V Pemberdayaan Bab VI Pembinaan Bab VII Pelaporan Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

12 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

12 Mei 2020

Tanggal Berlaku

12 Mei 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 28

Subjek

PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2020.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	a. bahwa perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan; b. bahwa dalam rangka menjamin kehidupan sosial kemasyarakatan d i Kabupaten Buton Utara yang aman, tentram dan tertib, perlu adanya penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 T a u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 69 tahiun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang dan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara; Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Bab III Pengorganisasian Bab IV Tugas, Hak, dan Kewajiban Bab V Pemberdayaan Bab VI Pembinaan Bab VII Pelaporan Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 28 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT