Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan keenam bagian wilayah kota/kabupaten administrasi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan, kependudukan, sosial budaya, ekonomi dan kebencanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

12 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2012

Tanggal Berlaku

12 Januari 2012

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda DKI Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999-2010

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

ABSTRAK:

bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, yang merupakan bagian kawasan strategis nasional, yang menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change), dan kota delta (delta city) yang membutuhkan pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 habis masa berlakunya pada tahun 2010, sehingga perlu membentuk PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 5 Th. 1960; UU No. 16 Th. 1985; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 22 Th. 2001; UU No. 3 Th. 2002; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 38 Th, 2004; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2007; UU No. 24 Th. 2007; UU No. 27 Th. 2007; UU No. 27 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 17 Th. 2008; UU No. 18 Th. 2008; UU No. 1 Th. 2009; UU No. 4 Th. 2009; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 30 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 39 Th. 2009; UU No. 11 Th. 2020; UU No. 1 Th. 2011; PP No. 35 Th. 1991; PP No. 41 Th. 1993; PP No. 43 Th. 1993; PP No. 68 Th. 1998; PP No. 10 Th. 2000; PP No. 70 Th. 2001; PP No. 82 Th. 2001; PP No. 63 Th. 2002; PP No. 16 Th. 2004; PP No. 16 Th. 2005; PP No. 34 Th. 2006; PP No. 39 Th. 2006; PP No. 40 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 50 Th. 2007; PP No. 21 Th. 2008; PP No. 26 Th. 200; PP No. 30 Th. 2008; PP No. 42 Th. 2008; PP No. 43 Th. 2008; PP No. 24 Th. 2009; PP No. 34 Th. 2009; PP No. 44 Th. 2009; PP No. 56 Th. 2009; PP No. 72 Th. 2009; PP No. 15 Th. 2010; PP No. 20 Th. 2010; PP No. 68 Th. 2010; Kepres No. 32 Th. 1990; Kepres No. 32 Th. 1990; Kepres No. 52 Th. 1995; Perpres No. 36 Th. 2005; Perpres No. 54 Th. 2008; Permendagri No. 33 Th. 2006; Permendagri No. 28 Th. 2008; PermenPU No. 15 Th. 2009; Permenagri No. 50 Th. 2009; Perda No. 4 Th. 1975; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 12 Th. 2003; Perda No. 2 Th. 2005; Perda No. 3 Th. 2007; Perda No. 8 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010; Perda No. 7 Th. 2020
PERDA ini mengatur mengenai struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan keenam bagian wilayah kota/kabupaten administrasi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan, kependudukan, sosial budaya, ekonomi dan kebencanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999-2010
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai sistem pusat kegiatan; peraturan mengenai pengembangan sistem prasarana jalan; peraturan mengenai pentahapan dan penetapan fungsi jalan; peraturan mengenai lokasi fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); peraturan mengenai penetapan jalur prioritas prasarana pedestrian dan sepeda; peraturan mengenai sistem prasarana angkutan barang; peraturan mengenai rencana pengembangan transporasi darat; peraturan mengenai rencana pengembangan transportasi sungai; peraturan mengenai pengembangan sistem prasarana sumber daya air; rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah; peraturan mengenai pengaturan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak; peraturan mengenai pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi; peraturan mengenai Rencana Pelestarian, Pemugaran, dan Pengendalian Ruang Kawasan Cagar Budaya; peraturan mengenai rencana penanggulangan bencana; peraturan mengenai Ruang Terbuka Hijau; peraturan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perwakilan negara/lembaga asing; peraturan mengenai penetapan lokasi terminal/stasiun/shelter dengan konsep TOD; pertauran mengenai kawasan khusus dan kawasan strategis untuk kepentingan daerah; peraturan mengenai Kawasan Strategis kepentingan ekonomi; kawasan strategis kepentingan lingkungan; peraturan mengenai pengembangan kawasan strategis kepentingan sosial budaya; peraturan mengenai kawasan khusus; peraturan mengenai tata cara mendapatkan Hak Penguasaan Perairan Pesisir; peraturan mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan kawasan sea farming; peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan daerah perlindungan laut (DPL); peraturan mengenai tata cara pemasangan dan pengelolaan rumpon; peraturan mengenai pemanfaatan ruang; peraturan mengenai prosedur memperoleh izin pemanfaatan ruang; peraturan mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang; peraturan mengenai prosedur penggantian yang layak terhadap kerugian; peraturan mengenai pemberian insentif non fiskal; peraturan mengenai tata cara pemberian disinsentif non fiskal; peraturan mengenai tata cara pemberian insentif; peraturan mengenai tata cara pemberian disinsentif; peraturan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; peraturan mengenai tata cara pengawasan penataan ruang; peraturan mengenai tata cara penyampaian peran masyarakat; peraturan mengenai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan penataan ruang; peraturan mengenai sanksi administrasi pelanggaran kegiatan pemulihan ruang; dan peraturan mengenai mekanisme dan tata cara penggantian Izin pemanfaatan ruang.
291 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT