Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1980

Pengumpulan Dana bagi Gerakan Pramuka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Menarik sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Dana hasil pengumpulan itu digunakan untuk keperluan gerakan Pramuka dan pembinaan kegiatan generasi muda pada umumnya, yang akan ditentukan oleh Presiden. Dengan keluarnya Instruksi Presiden ini kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak dibenarkan lagi mengadakan pungutan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Presiden.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Dana bagi Gerakan Pramuka

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1980

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

22 Juli 1980

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

01 Agustus 1980

Sumber

jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres Nomor 12 Tahun 1980.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

dana - pramuka
1980
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 12, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengumpulan Dana bagi Gerakan Pramuka
ABSTRAK:	Demi kemajuan dan perkembangan gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan generasi muda, dianggap perlu untuk memberi bantuan dana dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menarik sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Dana hasil pengumpulan itu digunakan untuk keperluan gerakan Pramuka dan pembinaan kegiatan generasi muda pada umumnya, yang akan ditentukan oleh Presiden. Dengan keluarnya Instruksi Presiden ini kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak dibenarkan lagi mengadakan pungutan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Presiden.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1980. Lampiran file: 1 hlm.