Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 45 Tahun 2023

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KELEMBAGAAN BAB IV LAYANAN BAB V INTEGRASI LAYANAN BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN BAB IX PELAPORAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Malang Nomor 45 Tahun 2023 tentang LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Malang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Malang

Tanggal Penetapan

20 September 2023

Tanggal Pengundangan

20 September 2023

Tanggal Berlaku

20 September 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Subjek

INFORMASI PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Malang

Bidang

Halaman ini telah diakses 33 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Salinan Perwal No 45 Tahun 2023 ttg Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

informasi publik
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT
ABSTRAK:	a. bahwa layanan nomor tunggal panggilan darurat perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa, manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga perlu adanya penanganan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila Dasar 1945; b. dan Undang-Undang bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana c. alam, bahaya, dan/atau wabah penyakit di Kota Malang, perlu menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112; bahwa sebagai landasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KELEMBAGAAN BAB IV LAYANAN BAB V INTEGRASI LAYANAN BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN BAB IX PELAPORAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang Nomor 45 Tahun 2023

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT