Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tolikara Nomor 58 Tahun 2023

Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kabupaten Tolikara. Sasaran Program Bantuan untuk tersalurkannya bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, kecil dana menengah bagi orang Asli Papua (OAP).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tolikara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tolikara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Karubaga

Tanggal Penetapan

24 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 58

Subjek

KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tolikara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 28 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 58 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bantuan-umkm
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah, diperlukan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan daya saing dan menumbuh kembangkan semangat berwirausaha di Daerah, serta meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Daerah, bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulant dalam bentuk Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa untuk mewujudkan efektifitas, nefisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dan adanya jaminan kepastian hokum serta perlindungan hukum dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan produk hukum daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kabupaten Tolikara. Sasaran Program Bantuan untuk tersalurkannya bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, kecil dana menengah bagi orang Asli Papua (OAP).
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023. 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521