Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2024

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Klasifikasi Dan Jenis Pajak Daerah; Bab III: Pajak Daerah; Bab IV: Klasifikasi Dan Jenis Retribusi Daerah; Bab V: Retribusi Jasa Umum; Bab VI: Retribusi Jasa Usaha; Bab VII: Retribusi Perizinan Tertentu; Bab VIII: Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab IX: Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Bab X: Sanksi Administrasi; Bab XI: Ketentuan Penyidikan; Bab XII: Ketentuan Pidana; Bab XIII: Ketentuan Lain-Lain; Bab XIV: Ketentuan Peralihan; Bab XV: Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kota Palangkaraya
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Palangka Raya
Tanggal Penetapan
27 Februari 2024
Tanggal Pengundangan
27 Februari 2024
Tanggal Berlaku
27 Februari 2024
Sumber
LD Tahun 2024 No. 1, TLD No. 1
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Palangkaraya
Bidang
Halaman ini telah diakses 580 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERDA Kota Palangkaraya No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah
  2. PERDA Kota Palangkaraya No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
  3. PERDA Kota Palangkaraya No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan