Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PENDELEGASIAN WEWENANG;PELAKSANAAN KEWENANGAN;PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Amuntai

Tanggal Penetapan

30 April 2024

Tanggal Pengundangan

30 April 2024

Tanggal Berlaku

30 April 2024

Sumber

BD/2024/NO.8

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 193 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbub HSU Tahun 2024 no 8 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD/2024/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP
ABSTRAK:	bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mudah dijangkau;bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan organiasi serta perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/MDAG/PER/12/ 200; Nomor 10 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PENDELEGASIAN WEWENANG;PELAKSANAAN KEWENANGAN;PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT