Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Keluarga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KRITERIA DAN SYARAT; BAB IV BESARAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN; BAB V MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN; BAB VI LARANGAN BAGI KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN; BAB VII PENGANGGARAN; BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; BAB IX PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Keluarga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

08 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

08 Mei 2024

Tanggal Berlaku

08 Mei 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 14

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 14 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Keluarga
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemiskinan dan risiko sosial, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, perlu diberikan dukungan/bantuan sosial. Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bombana, perlu diatur pelaksanaan, pemberian, dan besaran bantuan ekonomi produktif kepada keluarga. b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Ekonomi Produktif kepada Keluarga. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04339); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor ...); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3); 16. Peraturan Bupati Bombana Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 18); 17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38); 18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 45). BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KRITERIA DAN SYARAT; BAB IV BESARAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN; BAB V MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYALURAN BANTUAN; BAB VI LARANGAN BAGI KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN; BAB VII PENGANGGARAN; BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; BAB IX PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024. 21 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2024

Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Keluarga

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT