Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2018

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, BAB IV PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, BAB V PEMAPARAN DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, BAB VII PENDANAAN, BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

09 April 2018

Tanggal Pengundangan

09 April 2018

Tanggal Berlaku

09 April 2018

Sumber

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 17 TAHUN 2018.PDF

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, serta program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja, serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif, perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pedoman Peraturan Bupati Bombana diatur setiap satuan organisasi untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat sesuai kebutuhan organisasi dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdaya dan berhasil guna; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bombana tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4339); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Departemen Dalam Negeri dan PemerintahDaerah; 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman AnalisisJabatan; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang AnalisisJabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 12 Tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanAnalisisJabatan. 13.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); 15.Peraturan Bupati Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, BAB IV PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, BAB V PEMAPARAN DAN PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA, BAB VII PENDANAAN, BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
38 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2018

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT