Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2024

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab masyarakat dan/atau investor; b. kriteria dan jenis usaha Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi; d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; f. pelaporan dan evaluasi; g. pembinaan dan pengawasan; h. pendanaan; dan i. sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

01 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2024

Tanggal Berlaku

01 Maret 2024

Sumber

LD Tahun 2024 No. 218, TLD No. 265

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 26 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Lamandau No.2 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEMUDAHAN INVESTASI
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD Tahun 2024 No. 218, TLD No. 265
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:	bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah guna meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi di daerah; bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025. Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab masyarakat dan/atau investor; b. kriteria dan jenis usaha Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi; d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; f. pelaporan dan evaluasi; g. pembinaan dan pengawasan; h. pendanaan; dan i. sanksi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024. 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2024

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT