Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak Wilayah Pemungutan, Saat Terutangnya Pajak, Penetapan , Tata Cara Pembayaran , Tata Cara Penagihan , Keberatan Dan Banding, Pengurangan Dan Keringanan , Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak , Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penelitian Dan Pemeriksaan Kewajiban Dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan , Ketentuan Pidana , Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

26 November 2010

Tanggal Pengundangan

26 November 2010

Tanggal Berlaku

01 Januari 2011

Sumber

LD. 2010/NO. 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kulon Progo No 9 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PAJAK DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2010/NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu digali dan ditingkatkan potensinya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ; 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 ; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 ; Materi Pokok: Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak Wilayah Pemungutan, Saat Terutangnya Pajak, Penetapan , Tata Cara Pembayaran , Tata Cara Penagihan , Keberatan Dan Banding, Pengurangan Dan Keringanan , Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak , Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penelitian Dan Pemeriksaan Kewajiban Dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan , Ketentuan Pidana , Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. Jumlah Halaman: 39 halaman, Penjelasan: 13 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521