Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010

Irigasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Irigasi yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Subyek Dan Obyek Irigasi, Fungsi Dan Sistem Irigasi, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Susunan Organisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Tugas Dan Kewajiban Lembaga Pengelola Irigasi, Tata Kerja Dan Hubungan Kerja, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Pemberdayaan, Pengelolaan Air Irigasi, Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Aset Irigasi, Pembiayaan, Alih Fungsi Lahan Beririgasi, Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi, Pengawasan Dan Pengendalian, Izin Penggunaan Aset Irigasi, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Irigasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

23 Maret 2010

Tanggal Pengundangan

24 Maret 2010

Tanggal Berlaku

24 Maret 2010

Sumber

LD.2010/NO.1

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2010 No 1_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Irigasi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	bahwa salah satu wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan Irigasi adalah sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; bahwa agar dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna sehingga dapat mendukung produktifitas pertanian dan ketahanan pangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Irigasi; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Irigasi yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Subyek Dan Obyek Irigasi, Fungsi Dan Sistem Irigasi, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Susunan Organisasi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Tugas Dan Kewajiban Lembaga Pengelola Irigasi, Tata Kerja Dan Hubungan Kerja, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Pemberdayaan, Pengelolaan Air Irigasi, Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Aset Irigasi, Pembiayaan, Alih Fungsi Lahan Beririgasi, Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi, Pengawasan Dan Pengendalian, Izin Penggunaan Aset Irigasi, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010. 61 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521