Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008

Pengelolaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Tanah yang meliputi Asas, Maksud Dan Tujuan, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Landasan Pengelolaan Air Tanah, Hak Atas Air Tanah, Pengelolaan, Perizinan, Pengelolaan Data Air Tanah, Retribusi, Pelaksana, Pengawasan Dan Pengendalian, Pelanggaran, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Perauhan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

11 Desember 2008

Tanggal Pengundangan

12 Desember 2008

Tanggal Berlaku

12 Desember 2008

Sumber

LD.2008/NO.26

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Semarang 2008 No 26_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ljin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang

Air Tanah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2008/NO.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 16 huruf f menyebutkan bahwa Kabupaten atau Kota mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayahnya ; bahwa pemanfaatan air tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan air tanah ; bahwa pengendalian pengambilan air tanah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ljin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan/ Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan atau Air Permukaan Tanah di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Air Tanah; Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Tanah yang meliputi Asas, Maksud Dan Tujuan, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Landasan Pengelolaan Air Tanah, Hak Atas Air Tanah, Pengelolaan, Perizinan, Pengelolaan Data Air Tanah, Retribusi, Pelaksana, Pengawasan Dan Pengendalian, Pelanggaran, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Perauhan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang ljin Pengeboran Air Bawah Tanah, Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan Tanah Di Kabupaten Semarang dicabut. 66 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521