Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2024

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN; BAB VII KERJASAMA; BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X ANGGARAN RESPONSIF GENDER; BAB XI PENDANAAN; BAB XII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB XIII PENGHARGAAN; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

24 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

24 Juni 2024

Tanggal Berlaku

24 Juni 2024

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 2

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 20 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 2 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGARUSUTAMAAN
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:	a. Bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. b. Bahwa dalam rangka pengarusutamaan gender, perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terkoordinasi di seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, serta lembaga non-pemerintah daerah; c. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada lampiran huruf H mengenai pembagian urusan pemerintahan wajib bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN; BAB VII KERJASAMA; BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X ANGGARAN RESPONSIF GENDER; BAB XI PENDANAAN; BAB XII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB XIII PENGHARGAAN; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024. 29 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2024

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT