Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 2 menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Gubernur bertujuan untuk: a. Memberikan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi; b. Memberikan gambaran hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi; c. Memberikan gambaran pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi; dan d. Memberikan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. Pasal 3 menyebutkan tentang ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola BLUD SMKN yang meliputi: a. Kelembagaan; b. Prosedur kerja; c. Pengelompokan fungsi; dan d. Pengelolaan sumber daya manusia. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis pelayanan di BLUD SMKN terdiri atas: a. Pelayanan standar proses; b. Pelayanan standar kompetensi lulusan; dan c. Pelayanan standar pengelolaan. Pasal 26 menyebutkan bahwa prosedur pelayanan BLUD SMKN meliputi: a. Prosedur rutin; dan b. Prosedur tidak rutin. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai BLUD SMKN terdiri dari: a. PNS; dan b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan c. Tenaga profesional lainnya. Pasal 35 menyatakan bahwa uraian Pola Tata Kelola BLUD SMKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.