Pasal 2 menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Gubernur bertujuan untuk: a. Memberikan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi; b. Memberikan gambaran hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi; c. Memberikan gambaran pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi; dan d. Memberikan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. Pasal 3 menyebutkan tentang ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola BLUD SMKN yang meliputi: a. Kelembagaan; b. Prosedur kerja; c. Pengelompokan fungsi; dan d. Pengelolaan sumber daya manusia. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis pelayanan di BLUD SMKN terdiri atas: a. Pelayanan standar proses; b. Pelayanan standar kompetensi lulusan; dan c. Pelayanan standar pengelolaan. Pasal 26 menyebutkan bahwa prosedur pelayanan BLUD SMKN meliputi: a. Prosedur rutin; dan b. Prosedur tidak rutin. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai BLUD SMKN terdiri dari: a. PNS; dan b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan c. Tenaga profesional lainnya. Pasal 35 menyatakan bahwa uraian Pola Tata Kelola BLUD SMKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat