Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Puncak Nomor 24 Tahun 2023

Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada Peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Puncak. Pemberian TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dimaksud untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan kesejahteraan pengelola pengadaanbarang dan jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. TPP diberikan kepada pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), b. Non Pegawai Negeri Sipil.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Puncak Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Puncak

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Ilaga

Tanggal Penetapan

06 November 2023

Tanggal Pengundangan

07 November 2023

Tanggal Berlaku

07 November 2023

Sumber

Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 24

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Puncak

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 24 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tambahan-penghasilan-pegawai-barjas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja serta dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan / atau prestasi kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Puncak tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Puncak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Puncak Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2022. Pada Peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Puncak. Pemberian TPP pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dimaksud untuk meningkatkan produktifitas, kualitas pengabdian dan pelayanan kesejahteraan pengelola pengadaanbarang dan jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. TPP diberikan kepada pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), b. Non Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023. 9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521